Perkuat Kolaborasi Antarkota, Wali Kota Malang Dorong Sinergi APEKSI Hadapi Tantangan Perkotaan
SURAKARTA – Wali Kota Malang Dr. Ir. Wahyu Hidayat, MM, yang juga menjabat sebagai Ketua Komisariat Wilayah (Komwil) IV Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), menghadiri Rapat Kerja Gabungan Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pengawas, dan para Ketua Komwil APEKSI di House of Danarhadi, Surakarta, Kamis (3/9/2026).
Pertemuan tersebut menjadi forum strategis untuk menyelaraskan program kerja antara pengurus pusat dan wilayah, sekaligus memperkuat kolaborasi pemerintah kota dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan daerah.
Usai mengikuti rapat, Wahyu Hidayat menegaskan kesiapan Komwil IV APEKSI untuk mendukung berbagai agenda prioritas yang telah ditetapkan DPP APEKSI. Fokus tersebut mencakup penguatan otonomi daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik melalui transformasi digital, serta pengembangan kerja sama antarkota, khususnya di wilayah Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara.
“Sebagai Ketua Komwil IV, kami memandang forum ini sangat penting untuk menyamakan langkah. Ke depan, kota-kota di wilayah kami siap bersinergi menjalankan program APEKSI yang berdampak langsung kepada masyarakat,” ujar Wahyu.
Menurutnya, sejumlah sektor menjadi perhatian bersama, mulai dari penguatan ekonomi kerakyatan, penataan kota yang berkelanjutan, hingga peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan.
Dalam rapat tersebut, jajaran APEKSI juga mengevaluasi pelaksanaan program kerja sepanjang 2026 sekaligus membahas berbagai rekomendasi kebijakan yang nantinya akan disampaikan kepada pemerintah pusat.
Sejumlah isu strategis turut menjadi pembahasan, antara lain percepatan digitalisasi pemerintahan kota, pengentasan kemiskinan perkotaan, serta peningkatan kesiapsiagaan pemerintah kota dalam menghadapi dampak perubahan iklim.
Wahyu menilai penguatan koordinasi dan kolaborasi antar-Komwil menjadi faktor penting agar APEKSI dapat menjalankan perannya secara optimal sebagai mitra strategis pemerintah pusat dalam merumuskan kebijakan pembangunan perkotaan.
Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan melalui agenda “Wali Kota Jumpa Media”. Forum tersebut menjadi ruang untuk membahas isu-isu strategis sekaligus mengawal implementasi hasil rapat agar dapat diterapkan di masing-masing wilayah.
Kehadiran Wali Kota Malang dalam forum tersebut sekaligus memperkuat peran Kota Malang dalam jejaring APEKSI. Selain menjadi ruang koordinasi antarpemerintah kota, forum ini juga menjadi momentum untuk membawa berbagai aspirasi daerah ke tingkat nasional.
Sementara itu, Direktur Eksekutif APEKSI Alwis Rustam menyampaikan bahwa tantangan yang dihadapi pemerintah kota saat ini tidak hanya berkaitan dengan persoalan teknis. Menurutnya, penyelesaian berbagai persoalan daerah membutuhkan ruang dialog yang kuat serta political will agar rekomendasi dari pemerintah daerah dapat diterjemahkan menjadi kebijakan.
Alwis juga menjelaskan bahwa hasil Rakernas XVIII APEKSI telah menghasilkan sejumlah arah bersama bagi pemerintah kota di Indonesia. Beberapa di antaranya meliputi reformasi keuangan publik, penataan kebijakan ASN dan PPPK, percepatan transformasi digital, serta pembangunan infrastruktur yang terintegrasi.
APEKSI turut mendorong adanya kejelasan pembagian kewenangan serta penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan Program Strategis Nasional. Selain itu, isu penataan ruang dan advokasi hukum juga menjadi perhatian untuk menjaga fleksibilitas serta ketahanan anggaran daerah secara berkelanjutan.
Dari sisi pembangunan inklusif, APEKSI mendorong penguatan ekonomi lokal dan UMKM, pengelolaan lingkungan yang lebih adaptif terhadap perubahan iklim, serta peningkatan keterlibatan generasi muda dalam pembangunan perkotaan.
Berbagai rekomendasi tersebut diharapkan menjadi pijakan bersama bagi pemerintah kota untuk menghadirkan pelayanan publik yang semakin transparan, berkualitas, dan adaptif. Langkah tersebut sekaligus diarahkan untuk mendorong terwujudnya kota-kota di Indonesia yang maju, mandiri, dan berkelanjutan.
Dalam kesempatan yang sama, Alwis memaparkan lima isu utama yang menjadi perhatian dalam Dialog Kota Tangguh. Kelima isu tersebut mencakup sinkronisasi tata kelola ASN dan kewenangan pemerintah pusat-daerah, penguatan keadilan fiskal melalui formula Dana Bagi Hasil (DBH) yang lebih proporsional, serta keberlanjutan keuangan daerah di tengah kebijakan PPPK dan Transfer ke Daerah (TKD).
Selain itu, APEKSI menyoroti pentingnya kolaborasi pendanaan untuk mendukung proyek nasional dan program kesejahteraan masyarakat. Penyelarasan kebijakan tata ruang, lingkungan, dan investasi juga dinilai penting agar agenda pembangunan nasional tetap sejalan dengan kebutuhan dan kepentingan pembangunan di daerah.
